Tangjungrimba.com, JAKARTA–Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana di wilayah. Pemerintah daerah harus memperhatikan isu perubahan iklim.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan pemerintah daerah wajib memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) untuk urusan kebencanaan sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Risiko bencana dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas. Indeks Risiko Bencana yang kami keluarkan setiap tahun merupakan rapor kinerja bagi pemerintah daerah. Jika indeksnya menurun, artinya kinerja daerah tersebut semakin baik dalam pengelolaan risiko,” katanya dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja, Kamis (16/3/2026) dilansir Antara.
Secara nasional, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, indeks risiko bencana Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 2,8%. BNPB memberikan apresiasi kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai memiliki capaian indeks risiko relatif lebih baik dibandingkan provinsi lainnya.
BNPB telah menyediakan peta ancaman (hazard map) dengan skala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia guna mendukung penguatan kapasitas daerah. Pada tahun 2026, BNPB berencana merilis peta kerentanan nasional dengan skala yang sama.
“Masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengakses platform InaRISK untuk melihat peta risiko hingga skala detail. Khusus wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, kami sudah memetakan kawasan cagar budaya atau cultural heritage secara 3D sebagai upaya perlindungan warisan sejarah dari ancaman bencana,” kata dia.
Pendekatan yang berpusat pada masyarakat, people centered approach, penting dalam membangun ketangguhan bangsa. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, melainkan harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana, investasi, hingga inovasi teknologi.
Tantangan kebencanaan ke depan tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim. Misalnya, fenomena Siklon Senyar pada akhir 2025 yang memicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara menjadi pengingat bahwa dampak iklim sangat nyata terhadap aspek sosial ekonomi dan penghidupan warga.
“Momentum untuk membangun resiliensi bangsa yang berbasis masyarakat saat ini, semua pilar pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga tata kelola anggaran, harus menukik pada kepentingan dan keselamatan masyarakat,” kata Raditya.
Ia berharap integrasi data antara kementerian dan lembaga, seperti sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta wilayah terdampak milik BNPB dapat terus diperkuat untuk menciptakan respons darurat yang lebih efektif dan efisien.
Leave a Reply