Menkop Matangkan Model Bisnis Kopdes Merah Putih Jelang Operasional

Menkop Matangkan Model Bisnis Kopdes Merah Putih Jelang Operasional
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memberikan pidato dalam pembukaan agenda Sarasehan Nasional MPDI, di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/6/2026). ANTARA/Ananto Pradana

Tangjungrimba.com, MALANG — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pemerintah masih mematangkan tahapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan fokus utama menyusun model bisnis dan studi kelayakan agar koperasi dapat berjalan berkelanjutan.

“Operasional kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang kami matangkan bisnis model dan feasibility study-nya,” kata Ferry saat membuka Sarasehan Nasional MPDI di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Ferry, penyusunan model bisnis diperlukan agar koperasi mampu memberikan keuntungan sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Pemerintah juga menghitung potensi usaha secara rinci sebelum operasional dilakukan secara penuh.

KDKMP nantinya akan menjadi pusat distribusi berbagai barang subsidi, seperti elpiji 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, hingga minyak goreng. Pemerintah ingin memastikan harga tetap terjangkau dan pasokan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.

“Begitu pun pupuk subsidi, PT Pupuk Indonesia langsung ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Selain menyalurkan barang subsidi, koperasi juga diproyeksikan menjadi offtaker yang menyerap hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga produk kerajinan masyarakat dengan harga yang kompetitif.

Ferry mengungkapkan pembangunan sekitar 13.000 gerai Kopdes Merah Putih telah rampung 100 persen. Sementara itu, pembangunan sekitar 20.000 gerai lainnya masih berlangsung.

Menurut dia, pembangunan fisik gerai dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan TNI sehingga prosesnya dapat berjalan lebih cepat.

Meski program ini digagas pemerintah pusat, Ferry menegaskan pembentukan KDKMP tetap melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat melalui musyawarah khusus di tingkat desa maupun kelurahan.

“Jadi tetap bottom up, ada peristiwa yang melibatkan masyarakat,” katanya.

Leave a Reply